Etika Birokrasi Dan Profesionalitas Birokrat


Etika Birokrasi Dan Profesionalitas Birokrat - Arah reformasi birokrasi juga harus ditujukan pada penguatan etika. 

Penguatan dan penegasan etika birokrasi sebagai salah satu upaya birokrasi melepaskan diri dari ketergantungan patologi yang dialami, yakni elitis dan arogan. 

Masyarakat sebagai elemen yang harus dilayani, selayaknya diposisikan sebagai orang yang memiliki kuasa.

Sementara birokrasi adalah yang melayani; memosisikan diri sebagai pihak yang diberi mandat untuk melayani. Birokrasi sebagai pamong praja, harus dapat dikembalikan pada makna hakikinya. 

Birokrasi bukan memosisikan diri sebagai pangreh praja, karena hampir semua kebutuhan masyarakat berada di tangan birokrasi, kemudian menjadikan masyarakat sebagai objek yang harus ditundukkan dan dikuasai.

Secara sederhana, etika dapat dikatakan sebagai suatu nilai dan norma moral yang menjadi tolak ukur terhadap perilaku individu atau kelompok manusia untuk menentukan baik atau buruk tingkah lakunya. 

Etika juga berhubungan dengan benar dan salahnya perilaku manusia, baik secara kelompok maupun individu. Cakupan etika meliputi segala tingkah laku manusia yang dapat dilihat, sehingga dapat diukur dengan kriteria yang telah disepakati oleh suatu komunitas. 

Oleh karenanya, etika tidak dapat diberlakukan secara mutlak, melainkan tergantung pada dan dimana etika itu digunakan dalam suatu tatanan masyarakat.

Etika birokrasi berkenaan dengan pelayanan publik. Menjadi rahasia bersama bahwa, dalam pelayanan publik etika yang buruk masih sering ditemukan (Warjo, 2015:32). 

Para perangkat/pegawai birokrasi seringkali masih bersikap arogan terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan, sehingga kejenuhan masyarakat terhadap pemerintih juga semakin terkikis di Indonesia.

Kondisi ini harusnya menjadi pelajaran dan penyadaran bagi birokrat, agar dapat sedini mungkin memperbaiki diri menggunakan etika birokrasi dalam pelayanan publik. 

Etika diri pribadi para birokrat akan mengantarkan pada ranah yang lebih besar menjadi etika birokrasi.

Etika birokrasi merupakan suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayananan bagi masyarakat. 

Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijka yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. 

Suatu cara yang mengandung nilai-nilai dan hukum atau norma-norma yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia yang dianggap baik (Dwiyanto, 2002:188).

Hemat saya, dari beberapa pandangan ini, etika birokrasi pada dasarnya bukan hanya berbicara tentang kebaikan, melainkan juga tentang kebenaran dan ketepatan. 

Kebaikan menyangkut tindakan birokrat berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan moral. Kebenaran berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada, sementara ketepatan berkenaan dengan apa yang seharusnnya dilakukan, bukan hanya apa adanya. 

Jadi, etika birokrasi dalam hal ini dipandang sebagai norma, berisi nilai-nilai yang menjadi pedomaan birokrat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang termanivestasi dalam tindakan yang benar, baik, dan tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, wujud dari terlaksananya etika birokrasi dalam kehidupan sehari-hari yakni lepasnya para birokrat dari tindakan penyalahgunaan wewenang. 

Oleh karena itu, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan etika birokrasi yang baik adalah sebagai berikut:


  1. Harus ada upaya dari pemerintah untuk memberikan penyegaran dan pemahaman kembali tentang peraturan perundang-undangan berkenaan dengan birokrasi termasuk dalam pelayanan publik
  2. Peningkatan kapasitas birokrat berkenaan dengan pengetahuan, empati dan nilai-nilai ketakwaan. Dalam bahasa yang sederhananya adalah peningkatan kualitas emosional, spiritual dan kecerdasan intelektual
  3. Peningkatan kapasitas birokrat dalam hal prosedural teknis berkenaan dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
  4. Penguatan spriritual dengan melakukan sentuhan-sentuhan kerohanian birokrat dengan kegiatan sesuai dengan agama dan kearifan lokal masing-masing


Hemat saya, selama ini pelatihan dari berbagai keilmuan untuk memperbaiki birokrasi termasuk etika pegawai hanya menyentuh kecerdasan intelektual dan emosional. 

Faktanya, keduanya juga dinilai masih belum maksimal seiring berkembangnya kebutuhan, keinginan, dan teknologi. 

Permasalahan-permasalahan birokrasi masih saja muncul di permukaan terutama berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang. Sehingga, selain perbaikan sistem, peningkatan kualitas keintelektualan dan emosional birokrat patut untuk dilaksanakan.


Penulis : Lalik Kongkar