Politik Sekuler atau Status Quo?


Politik Sekuler atau Status Quo? - Menjelang dan ketika berlangsungnya kampanye pemilu 1999, terjadi pergeseran aliansi dalam dinamika politik di tanah air, dari aliansi politik antara kubu reformasi versus kubu politik status quo berubah menjadi kubu kelompok mayor versus nasionalis sekuler.

Dari kacamata prinsip demokrasi, pergeseran aliansi ini adalah langkah mundur. Transisi ke demokrasi yang sangat sulit di Indonesia, akibat krisis ekonomi dan warisan politik orde baru, kini menjadi bertambah sulit dan labil karena pergeseran aliansi politik itu.

Aliansi kubu reformasi versus kubu status quo telah dibentuk dengan harga yang sangat mahal, beberapa bulan menjelang kejatuhan presiden Soeharto, kubu reformis adalah minoritas, dibantu oleh gerakan mahasiswa, krisis ekonomi dan pergeseran elit, kubu reformasi menguat.

Puncaknya adalah jatuhnya Soeharto dan ratusan manusia yang tewas, namun pertarungan kubu reformasi versus kubu status quo belum selesai, sistem demokratis yang diperjuangkan kubu reformasi belum sepenuhnya terealisasi.

Ditengah jalan, menjelang akhir kampanye pemilu 1999 di sekitar akhir Mei dan awal Juni, aliansi politik yang baru tumbuh, garis pemisah bukan lagi isu reformasi versus isu status quo, tetapi kelompok mayoritas versus kelompok nasionalis sekuler.

Sekat pemisah dijadikan isu politik utama.

Ada tiga alasan mengapa aliansi baru yang menjadikan agama formal sebagai sekat pemisah tidak relevan dan akan merugikan kita semua sebagai bangsa.

Pertama, reformasi yang sedang berjalan adalah proyek bersama.

Proyek ini melampaui batas-batas agama, dengan mengedepankan isu agama mayoritas versus minoritas, itu bertentangan dengan esensi reformasi, serta akan melemahkan pengerjaan proyek reformasi karena ia merubah skala prioritas.

Berbagai program utama reformasi tidak ada yang bertentangan atau memihak agama manapun, Pemerintah yang bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme adalah anjuran semua agama, tidak memihak agama manapun, prinsip accountability, dimana pemerintah yang terpilih harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya juga anjuran semua agama, prinsip ekonomi yang efisien dan adil tidak pula memihak ke agama manapun.

Prinsip umum demokrasi adalah juga netral secara agama, tidak hanya bersandar pada ajaran agama tertentu saja.

Kita menyadari program reformasi di atas sangat sulit untuk ditegakkan, warisan orde baru selama 32 tahun sudah sedemikian tertanam, dengan membuat seluruh komponen reformasi bahu membahu saja, proyek ini masih akan memakan waktu lama, apalagi jika kekuatan reformasi itu dipecah ke dalam isu mayoritas versus minoritas.

Kedua, penyebab negara kita dalam krisis yang besar seperti sekarang adalah hal-hal yang juga melampaui batas-batas agama.

Rezim otoriter yang menafikan prinsip demokrasi dan hak asasi seperti di era orde baru adalah musuh semua agama, Tidak satu agama pun yang menganjurkan tipe rezim itu, monopoli dan korupsi yang menghancurkan ekonomi kita juga musuh semua agama.

Sementara kita tahu, mereka para pemimpin, apapun agama formalnya, dapat membuat kesalahan dan kebajikan, mereka yang kita label satus quo dan para pemimpin yang selama ini membawa negara kita kedalam korupsi yang parah, juga menjadi penganut agama yang beragam.

Baik para pemimpin yang beragama mayoritas mapun minoritas, di era orde baru terbukti dapat membuat kesalahan yang fatal.

Sementara pendukung reformasi juga datang dari agama yang beragam, para pemimpin reformasi, baik yang beragama mayoritas ataupun minoritas, sudah terbukti dapat bekerja sama dan berhasil menjatuhkan rejim yang buruk.

Contoh ini dapat diperbanyak lagi dengan mengambil kasus dunia, sebut saja negara didunia yang dianggap pemerintahannya paling bersih, demokratis dan menghormati hak asasi, baik di barat, Amerika Latin ataupun Asia, para pemimpin itu datang dari agama yang beragam.

Ini suatu bukti tambahan bahwa isu publik, termasuk program reformasi, adalah proyek bersama yang melampaui batas agama, dan dapat dikerjakan secara bersama oleh penganut agama yang berbeda.

Ketiga, setiap aksi akan melahirkan reaksi, setiap movement akan melahirkan counter movement, tak semua pihak akan senang dengan proyek reformasi.

Berbagai pihak yang dirugikan oleh proyek tersebut, dengan sekuat tenaga akan mencoba menggagalkan atau minimal, memperlambatnya,

Untuk mencegah kekuatan reformasi, pihak itu dapat saja mempermainkan isu agama.

Jika kelompok reformasi ini ikut memainkan isu islam versus non islam, berarti mereka masuk dalam perangkap kelompok status quo, Isu mayoritas dan minoritas sangat efektif untuk menggeser skala prioritas.

Yang diutamakan oleh pengelompokkan itu adalah ikatan agama formal, bukan lagi kebijakan publik.

Padahal, dari sisi kebijakan publik, apapun agama formal seseorang atau sebuah kelompok, ia mampu melahirkan kebijakan publik yang bersemangat reformasi ataupun bersemangat status quo. 

Mereka yang berlainan agama akan dapat beraliansi sejauh mendukung kebijakan publik yang sama, sebaliknya, mereka yang memeluk agama formal yang sama dapat saja berseberangan jika mereka mendukung kebijakan publik yang bertentangan.

Jika agama formal yang dijadikan basis, logika kebijakan publik di atas tidak akan jalan.

Semua ahli strategi politik, termasuk dari kelompok status quo, mengetahui hal ini, tidak heran jika banyak dari kelompok status quo itu akan menggunakan isu agama untuk melemahkan gerakan reformasi.

Padahal kita tahu, jika gerakan reformasi ini gagal, yang rugi adalah keseluruhan bangsa.

Hal lain yang diungkit oleh aliansi baru itu adalah ancaman sekulerisme, politik sekuler itu kemudian dijadikan komoditas politik dan dijadikan musuh bersama untuk membuat aliansi.

Ini pasti disebabkan oleh kesalahpahaman akan arti politik sekuler atau sekulerisme dalam politik.

Politik sekuler diartikan sebagai sistem politik yang anti agama, dengan definisi ini, tidak heran jika politik sekuler ini menjadi momok yang menakutkan.

Namun itu adalah definisi politik sekuler yang salah, tak ada satupun negara demokrasi yang sekuler di dunia ini yang anti agama.

Praktek agama adalah satu hak asasi yang tidak boleh dilarang oleh negara demokrasi, disemua negara demokrasi sekuler didunia, baik di Amerika Serikat, di Eropa atuapun di Asia, seperti di Jepang, tidak ada yang melarang penganut agama menjalankan agamanya.

Bahkan di pusat negara demokrasi sekuler, seperti di Amerika yang benar, negara demokrasi sekuler bukan anti agama, tetapi memberikan perlakuan yang sama kepada pluralitas agama.

Prinsip ini dibangun berdasarkan kesadaran bahwa negara adalah proyek bersama, semua warga apapun jenis kelaminnya, warna kulitnya, rasnya, bahkan agamanya, berhak atas hak sosial dan politik yang sama, seseorang tidak boleh didiskriminasi hanya karena jenis kelaminnya, warna kulitnya, rasnya, bahkan agamanya.

Tak ada yang perlu ditakutkan dengan politik sekuler itu, hak mempraktekkan agama yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sepenuhnya dijamin oleh negara demokrasi yang sekuler, tak kurang dan tak lebih.

Gerakan reformasi ini harus terus dikawal agar tidak mati di tengah jalan, satu cara mengawalnya adalah konsolidasi kesadaran dan sosialisasi pengetahuan ke kalangan yang semakin luas, bahwa reformasi ini adalah proyek bersama yang melampaui sekat agama.

Musuh bersama kita bukan politik sekuler, tetapi politik status quo orde baru, menggeser musuh bersama itu hanya akan menjadi game yang bukan saja dapat menghancurkan gerakan reformasi, namun berbahaya bagi kelangsungan bangsa kita yang plural.


Penulis : Lalik Kongkar